Pada sekitar tahun 1920-an, hampir semua industri modern di Indonesia dikuasai oleh pemilik asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil saat itu terbatas pada usaha rumah tangga, seperti penggilingan padi dan produksi tekstil, yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sebagian besar tenaga kerja terpusat di sektor pertanian dan perkebunan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang diinginkan oleh pemerintah kolonial.
Daftar Isi
Sejarah Industri Indonesia Pada Masa Kolonial
Beberapa perusahaan besar seperti American Tobacco dan General Motor Car Assembly, yang memasang kendaraan bermotor, mendominasi lanskap industri. Namun, pada dekade 1930-an, terjadi depresi ekonomi yang signifikan, mengakibatkan keruntuhan perekonomian. Penerimaan dari ekspor turun drastis, dari 1.448 juta Gulden pada tahun 1929 menjadi 505 juta Gulden pada tahun 1935, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.
Dalam menghadapi kondisi sulit ini, pemerintah kolonial terpaksa merespons dengan mengubah kebijakan ekonominya. Terdapat pergeseran fokus dari sektor perkebunan menuju sektor industri. Pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru sebagai upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tingkat pengangguran yang meningkat.
Menurut sensus industri kolonial pertama pada tahun 1939, industri di Indonesia, yang pada saat itu umumnya dimiliki oleh pemilik asing, mempekerjakan sekitar 173 ribu orang. Kegiatan industri terutama berfokus pada pengolahan makanan, tekstil, dan barang-barang logam. Meskipun sumber dan struktur investasi pada masa itu tidak terkoordinasi dengan baik, taksiran menunjukkan bahwa total investasi di Indonesia pada tahun 1937 sekitar US$ 2.264 juta. Lebih dari separuhnya, yaitu US$ 1.411 juta, dimiliki oleh sektor swasta. Dari jumlah tersebut, Belanda memiliki andil terbesar dengan 63%, diikuti oleh Inggris 14%, Cina 11%, dan Amerika Serikat 7%.
Selama masa Perang Dunia II, kondisi industrialisasi di Indonesia membaik, tetapi situasinya berubah drastis selama pendudukan Jepang. Larangan impor bahan mentah, pengangkutan barang-barang kapital ke Jepang, dan pemaksaan tenaga kerja (romusha) menyebabkan investasi asing pada periode tersebut hampir nihil.
Setelah Indonesia merdeka lima belas tahun kemudian, negara ini menjadi pengimpor besar barang-barang kapital dan teknologi. Pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan membuka diri terhadap investasi asing. Kebijakan ini berhasil menarik minat penanam modal asing, meskipun pada awalnya masih dalam tahap percobaan.
Sejarah Industri Indonesia Pada Masa Kemerdekaan/Order Baru
Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Program utamanya adalah mengembangkan dan mendorong industri-industri kecil untuk kalangan pribumi, sementara juga memberlakukan pembatasan pada industri-industri besar atau modern yang banyak dimiliki oleh orang Eropa dan Cina. Meskipun kebijakan RUP berdampak pada penurunan investasi asing, terutama dalam situasi politik yang bergejolak pada masa itu, namun sebaliknya, kebijakan ini merangsang pertumbuhan sektor bisnis di kalangan pribumi, meskipun masih dalam skala relatif kecil. Menghadapi kondisi ini, pemerintah kemudian menggeser kebijakan dengan menitikberatkan pada pengembangan industri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah.
Setelah tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi, dan ekonomi menghadapi masa-masa sulit sepanjang tahun 1960-an dengan pertumbuhan sektor industri yang hampir tidak ada. Situasi ini dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak stabil, kelangkaan modal dan tenaga ahli, serta aliran modal mayoritas dari negara sosialis, terutama pinjaman dari Rusia. Pada masa tersebut, perekonomian mengalami kesulitan dengan inflasi yang parah, menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), peran sektor industri yang terbatas (hanya sekitar 10% dari PDB), dan tingginya tingkat pengangguran. Industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik super fosfat di Cilacap mendominasi sektor industri. Kondisi ini kemudian mewariskan tantangan ekonomi untuk pemerintahan Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan perubahan besar dalam kebijakan perindustrian, mencapai stabilitas makroekonomi, dan menerapkan kebijakan di berbagai bidang. Hal ini membawa perbaikan kondisi ekonomi, termasuk mengurangi tingkat inflasi dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri serta mengurangi angka pengangguran.
kLASIFIKASI INDUSTRI DI INDONESIA
- kelompok komoditas
- skala usaha
- hubungan arus produknya
Penggolongan yang paling unversal ialah berdasarkan ”baku internasional klasifikasi industri/Internasional Standard Of Industrial Classification (ISIC)”.
Penggolongan ISIC (International Standard Industrial Classification) didasarkan pada pendekatan kelompok komoditas, sementara Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku yang menetapkan kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI dibuat untuk menyediakan satu set klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia, bertujuan untuk mengharmonisasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dari masing-masing kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi analisis dan pemahaman terhadap kondisi atau perilaku ekonomi sesuai dengan kegiatan ekonomi masing-masing.
Dengan adanya penyeragaman ini, memungkinkan perbandingan data kegiatan ekonomi antar waktu, wilayah, dan keterbandingan internasional. Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan lima versi klasifikasi lapangan usaha, mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam struktur ekonomi Indonesia seiring waktu.
Dalam rangka perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga sub-sektor, yaitu:
- Sub-sektor Industri Pengolahan Non Migas:
- Deskripsi: Melibatkan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, tetapi tidak termasuk sektor migas. Ini mencakup berbagai industri seperti makanan, tekstil, kimia, logam, dan sebagainya.
- Tujuan: Meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan mendukung diversifikasi ekonomi.
- Sub-sektor Pengkilangan Minyak Bumi:
- Deskripsi: Melibatkan kegiatan pengolahan minyak bumi menjadi berbagai produk turunan seperti bahan bakar minyak, pelumas, dan produk petrokimia.
- Tujuan: Mengoptimalkan nilai tambah dari sumber daya alam migas dan mendukung ketahanan energi nasional.
- Sub-sektor Penolahan Gas Alam Cair:
- Deskripsi: Melibatkan kegiatan pengolahan gas alam cair (LNG) untuk menghasilkan berbagai produk gas yang dapat digunakan, termasuk untuk keperluan industri dan energi.
- Tujuan: Meningkatkan pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi bersih dan mendukung ekspor produk LNG.
Pembagian ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus dalam perencanaan, pengawasan, dan pengembangan berbagai sub-sektor industri pengolahan sesuai dengan karakteristik dan tujuannya masing-masing.
MASALAH KETERBELAKANGAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
Dari segi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah India dan Cina. Namun, dalam konteks industrialisasi, Indonesia dapat dianggap masih berada pada tahap awal. Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat industrialisasi adalah kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP). Dalam hal ini, sektor industri di Indonesia terlihat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia.
Dua indikator tambahan yang dapat digunakan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri dan nilai tambah per kapita. Dilihat dari segi nilai mutlak, sektor industri di Indonesia masih relatif kecil, bahkan kalah dengan negara-negara kecil seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Jika dilihat dari nilai tambah per kapita, Indonesia menunjukkan angka yang termasuk rendah di kawasan Asia.
Indikator lain yang dapat menggambarkan tingkat industrialisasi meliputi produksi listrik per kapita dan persentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Sejauh ini, Indonesia masih perlu mengembangkan sektor industri lebih lanjut untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Industri nasional dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang masih belum sepenuhnya pulih sejak krisis ekonomi, dan bahkan muncul isu deindustrialisasi di tanah air. Beberapa contoh nyata mencakup penutupan sekitar 500 pabrik tekstil dan produk tekstil dalam periode 2001-2006, serta kelesuan yang dihadapi industri elektronika dan otomotif pada awal tahun ini. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat ekstrim bahwa proses industrialisasi di Indonesia tidak pernah benar-benar terjadi.
Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa proses industrialisasi di Indonesia cenderung mengandalkan industri tradisional dengan teknologi rendah, seperti industri pakaian jadi, kulit, sepatu, kayu, dan industri makanan. Selain itu, sepanjang proses industrialisasi, industri nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
Permasalahan internal mungkin melibatkan manajemen yang kurang efisien, kurangnya inovasi, dan ketergantungan pada teknologi rendah. Di sisi lain, permasalahan eksternal dapat berasal dari berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi global, persaingan global yang ketat, dan perubahan regulasi. Dengan mengakui permasalahan ini, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja industri nasional.
