Pesawat terbang, dalam kerangka sejarah kehidupan manusia, adalah suatu inovasi transportasi yang menggembirakan. Penemuannya yang pertama kali tercatat pada tahun 1904 oleh Wright bersaudara memperkaya perjalanan manusia melalui eksperimen penerbangan yang penuh tantangan. Melalui upaya gigih dan kembali mencoba yang intens, Wright bersaudara akhirnya berhasil menangkap esensi terbang manusia menggunakan pesawat terbang.
Walaupun pada awalnya pesawat terbang belum mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang kita kenal sekarang, kehadirannya memberikan dimensi baru pada mobilitas manusia. Perjalanan tidak lagi terbatas pada daratan dan laut, tetapi juga membuka kemungkinan perjalanan melalui udara. Keberadaan pesawat terbang telah mempersingkat jarak antarlokasi di suatu daerah, memperkaya kehidupan manusia dengan cara yang sebelumnya tak terpikirkan.
Dalam konteks sejarah penerbangan di Indonesia, kita menemui cerita menarik seputar pesawat terbang dan perkembangan penerbangan. Mari kita telusuri lebih lanjut.
Penerbangan Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda
Langkah perdana di ranah kedirgantaraan Indonesia berakar pada era Hindia Belanda, dimulai pada tahun 1890. Ketika itu, Batavia (kini Jakarta) dan Aceh menjadi saksi eksplorasi penerbangan balon (ballonvaarten) yang menggembirakan dan sukses. Inisiasi ini merupakan perjumpaan pertama KNIL (Koninklijk Nederlands Indiesch Leger) dengan dunia penerbangan. Tahun 1905 menyaksikan Ir. Onnen, seorang Belanda, memulai percobaan merancang pesawat terbang dari bambu dan kulit kerbau di Sukabumi, Jawa Barat.
Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda memberikan fokus serius dengan memulai pengembangan pada 1913. Uji coba penerbangan pertama di atas Surabaya pada tanggal 19 Februari 1913, dengan pesawat Fokker yang dioperasikan oleh J.W.E.R Hilgers, menjadi tonggak bersejarah. Peristiwa ini, selain sebagai penerbangan perdana di Indonesia, sayangnya juga menjadi kecelakaan pertama, dengan pesawat Hilgers jatuh di desa Beliweri, dekat Surabaya.
VOC Belanda mendirikan lembaga khusus, Proef Vlieg Afdeling, pada tahun 1914 untuk percobaan eksperimen penerbangan. Ini merupakan langkah strategis untuk memproduksi pesawat terbang yang akan beroperasi di Asia, khususnya di Indonesia. Pada 1923, Belanda berhasil mendirikan Technische Dienst Luchtvaart Afdeling di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang menjadi embrio industri pesawat terbang Indonesia. Pusat ini dipindahkan ke lapangan udara Andir pada 1924, yang sekarang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara.
Investasi besar dari pemerintah Belanda, melalui VOC, mengalir ke fasilitas dan dana untuk merakit pesawat pembom. Hal ini merespon ancaman Jepang yang ingin menguasai Indonesia. Pada tahun itu, muncul insinyur perakit pesawat terbang seperti Akhmad Taslim dan Tossin. Keduanya, tokoh Indonesia, bergabung dengan pemerintah Belanda yang diwakili oleh Ir. M.V. Pattist dan L.W. Walvaren. Bersama-sama, mereka menciptakan pesawat bermesin tunggal seperti PW1 dan PW2, yang sukses terbang di udara. PW2 menjadi sorotan dunia pada tahun 1935, menandai keberhasilan Indonesia dalam sejarah kedirgantaraan dunia. Anton Herman Gerard Fokker, pendiri Fokker, lahir di Indonesia, di Kediri, Jawa Timur.
Pada 1 Oktober 1924, KLM, perusahaan penerbangan Belanda, merayakan penerbangan lintas benua perdananya. Rute ini menghubungkan Amsterdam dan Batavia dengan pesawat Fokker F-VIII. Layanan berjadwal antara Amsterdam dan Batavia dimulai pada September 1929, menjadikan jalur ini jalur penerbangan terjadwal terpanjang di dunia hingga menjelang Perang Dunia Kedua.
Koninjlijke Nederlands-Indische Maatchappij (KNLIM), didirikan pada 16 Juli 1928, muncul sebagai usaha kolaboratif yang melibatkan Deli-Maatchappij, Nederland Handel, KLM, dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kepentingan di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda juga berkontribusi, menyuntikkan modal sebesar 5.000.000 gulden. Penerbangan perdananya menghubungkan Batavia ke Bandung dan Batavia ke Semarang, dimulai pada 1 November 1928. Upacara penerbangan perdana berlangsung di lapangan terbang Cililitan di Batavia (sekarang Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma). Rute Batavia-Semarang kemudian diperpanjang ke Surabaya.
Secara bertahap, layanan penerbangan berkembang, mencapai pulau-pulau lain di Nusantara, termasuk Palembang dan Medan di Sumatra, Balikpapan dan Tarakan di Kalimantan, serta Denpasar di Bali. Sesaat sebelum Perang Pasifik, KNLIM juga mendirikan jaringan penerbangan di kawasan timur Hindia Belanda, menghubungkan kota Ambon. Pesawat amfibi yang dapat mendarat di permukaan air, seperti Vought/Sikorsky VS 42 dan 43, serta Grumman G-21, digunakan untuk tujuan ini, mengingat kurangnya fasilitas landasan udara di kawasan ini.
Penerbangan Pada Zaman Kemerdekaan Indonesia
Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, babak baru sejarah penerbangan nasional dimulai di Aceh, di tengah gejolak revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Warga Aceh bersatu untuk menghimpun dana sumbangan guna membeli sebuah pesawat udara, dan berhasil memperoleh sebuah Dakota DC-3 yang diberi label “Seulawah” dengan nomor registrasi RI-001. Saat itu, “Seulawah” berfungsi sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, melanggar blokade Belanda. Pada 26 Januari 1949, “Seulawah” mendarat di Pelabuhan Udara Mingaldon, Rangoon, untuk memulai layanan komersial dalam bentuk charter. Setelah mendapat lisensi dari Pemerintah Burma, pesawat ini terdaftar sebagai “Indonesia Airways” dan menjadi perusahaan penerbangan pertama sejak kemerdekaan Indonesia. Operasi “Indonesia Airways” di Burma berakhir pada awal tahun 1950.
Setelah kemerdekaan Indonesia, fasilitas yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah Belanda di Indonesia beralih ke tangan bangsa Indonesia. Semua fasilitas penerbangan saat itu dikelola oleh Bagian Udara Tentara Republik Indonesia (TRI). Pabrik pesawat terbang di Lapangan Udara Andir (Bandung), Lapangan Udara Maguwo (Yogyakarta), dan Lapangan Udara Maospati (Madiun) telah direbut oleh TRI. Pada masa perang kemerdekaan melawan penjajahan Jepang, bangsa Indonesia juga berhasil mengambil alih dan memodifikasi beberapa pesawat terbang milik tentara Jepang, seperti pesawat Cureng atau yang lebih dikenal sebagai pesawat Nishikoren. Tokoh dirgantara seperti Adi Sutjipto muncul pada saat itu, berhasil memodifikasi pesawat peninggalan Belanda, seperti B-25 Mitchells, yang dapat terbang dengan performa lebih baik.
Penerbangan Pada Zaman Pasca Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 25 Desember 1949, Dr. Konijnenburg, sebagai perwakilan dari KLM, menghadap dan melaporkan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta mengenai pengalihan kepemilikan KLM Interinsulair Bedrijf kepada Pemerintah Indonesia, sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Ia memohon agar Presiden memberikan nama baru untuk perusahaan tersebut karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta akan dicat sesuai dengan nama tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno memberikan jawaban yang mengutip satu baris dari sebuah sajak bahasa Belanda karya pujangga terkenal, Raden Mas Noto Soeroto di zaman kolonial,
“Ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog boven uw eilanden” (“Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu”).
Maka pada tanggal 28 Desember 1949, penerbangan bersejarah dilakukan oleh pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair, membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Kemayoran, Jakarta untuk pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, logo dan nama baru diberikan, yaitu Garuda Indonesian Airways, sebagai inisiatif Presiden Soekarno terhadap perusahaan penerbangan pertama ini.
Garuda Indonesian Airways awalnya adalah perusahaan patungan antara KLM Royal Dutch Airline dan Pemerintah Indonesia. Diberi nama Garuda Indonesia Airways NV, perusahaan ini memiliki modal awal sebesar 30.000.000 gulden, dengan saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan KLM masing-masing sebanyak 50%. Pada tahun 1954, KLM mentransfer seluruh sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, Garuda Indonesia Airways menjadi perusahaan penerbangan nasional sepenuhnya dan membawa bendera Indonesia dalam layanan penerbangan internasional (national flag carrier).
Di tahun-tahun awal berdirinya Republik Indonesia, Garuda Indonesia Airways mendominasi layanan penerbangan di dalam negeri, menghubungkan kota-kota besar di Nusantara. Pada 1956, Garuda Indonesia mengadakan layanan penerbangan haji perdananya ke Mekkah dengan menggunakan pesawat Convair, mengangkut 40 jamaah haji Indonesia. Pada tahun 1963, mereka memulai layanan penerbangan ke Hong Kong. Pada pertengahan dasawarsa 1960-an, maskapai ini menerima pesawat Douglas DC-8 dan terus berkembang di luar pasar Asia yang biasa dilayaninya. Mereka mulai melayani penerbangan berjadwal ke Amsterdam dan Frankfurt melalui Colombo, Bombay, dan Praha. Roma dan Paris menjadi tujuan Eropa ketiga dan keempat bagi Garuda Indonesia, dengan pemberhentian di Bombay dan Kairo untuk pengisian bahan bakar. Penerbangan ke Republik Rakyat Tiongkok dimulai pada tahun yang sama, dengan layanan ke Kanton melalui Phnom Penh.
Pada millennium baru, administrasi Indonesia menggelar kebijakan deregulasi di sektor penerbangan pada tahun 2000. Kebijakan ini merangkul konsep perizinan yang lebih mudah, menciptakan panggung yang memudahkan pendirian maskapai udara baru. Esensi dari langkah ini tidak hanya menyentuh sektor transportasi, melainkan juga menggoda investasi di ranah transportasi serta meningkatkan kapasitas bisnis penerbangan dalam negeri. Alhasil, lahirnya beragam maskapai baru, di antaranya Lion Air (berdiri pada 1999), Sriwijaya Air (berdiri pada 2003), Adam Air (beroperasi dari 2002 hingga 2008), dan Batavia Air (beroperasi dari 2002 hingga 2013). Paradigma deregulasi ini memunculkan era dinamis maskapai berbiaya efisien di Indonesia. Sebelumnya, dominasi layanan penerbangan disandang oleh maskapai berpengalaman seperti Garuda Indonesia dan Merpati.
